MAKALAH PPN DAN PPNBM PDF

Jumlah PPN kurang bayar sebesar Rp. Pada PPN, hal yang pertama kali ditekankan adalah objek pajak yang akan dikenakan. Kemudian, subjek pajak yang terkena. Misalnya, barang-barang mewah, kendaraan mewah, dan sebagainya. Yang pertama dikenakan adalah tarif pada tiap-tiap barang tersebut. Kemudian, barulah wajib pajak pengkonsumsi barang tersebut yang dikenai beban pajaknya sehingga wajib pajak tersebut disebut sebagai subjek pajak.

Author:Kagashura Zurr
Country:Netherlands
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):1 March 2018
Pages:240
PDF File Size:17.15 Mb
ePub File Size:4.10 Mb
ISBN:671-6-65876-277-1
Downloads:23874
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JoJorr



Pasir dan kerikil. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara. Bijih timah, bijih besi, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, dan bijih bauksit. Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan PPN adalah: 1. Penyerahan yang dikenakan PPN meliputi: 1. Tetapi untuk mencari nilai tambah tidak semudah diduga, bahkan sulit, karena antara barang yang dibeli tidak harus sama dengan barang yang dijual dan faktor lainnya.

Untuk memudahkan dalam perhitungannya maka yang ditunjuk sebagai dasar pengenaan adalah harga jual untuk PPN Barang, penggantian untuk PPN Jasa, Nilai Impor untuk impor barang dan sebagainya. Tetapi pelaksanaannya menimbulkan pajak berganda. Untuk menghindari pemungutan pajak berganda dapat dilakukan beberapa cara, yaitu: 1. Mengkredit Pajak Masukan Yang melatarbelakangi sistem kredit pajak adalah upaya untuk menghindari pengenaan pajak berganda, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai bahwa sasaran pengenaannya adalah pertambahan nilai.

Sedangkan untuk menghitung besarnya pertambahan nilai untuk setiap unit produksi adalah sulit sekali. Oleh karena itu, untuk memudahkan menyederhanakan cara perhitungan pajaknya maka ditetapkan harga jual sebagai dasar pengenaan, dengan ketentuan bahwa PPN yang terutang dan telah dibayar sewaktu membeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikreditkan dari PPN yang akan dibayar sewaktu melakukan penjualan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Meskipun demikian, agar tercegah adanya pengkreditan pajak yang tidak semestinya, maka tidak setiap pajak masukan dapat dikreditkan, melainkan terbatas yang telah memenuhi persyaratan.

Melalui sistem pengkreditan pajak masukan tersebut, akan menghasilkan 3 tiga alternatif: 1. Setiap pemungutan pajak termasuk pemungutan Pajak Pertambahan Nilai diharapkan mencerminkan keadilan baik secara horizontal maupun vertikal. Untuk mencapai sasaran agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai mencerminkan keadilan tersebut maka diberlakukan pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah PPnBM , di samping diberlakukan tarif proporsional dan progresif. Cara seperti ini merupakan cara yang paling umum dilakukan dan dikenal dengan mekanisme umum.

Dengan mekanisme ini, pihak penjual atau pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut akan mendapatkan aliran uang masuk cash inflow berupa Pajak Pertambahan Nilai Pajak Keluaran. Pajak Keluaran yang telah diterima dan merupakan cash inflow tersebut, akan disetorkan atau tidak disetorkan ke negara, tergantung kepada hasil pertandingan antara Pajak Keluaran tersebut dengan Pajak Masukan atau Cash Outflow. Dalam hal terjadi impor Barang Kena Pajak, dimana pihak yang melakukan impor akan membayar PPN secara langsung ke negara sebagai bagian dari persyaratan untuk menebus Barang Kena Pajak yang diimpornya; c.

Dalam hal terjadi pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, dimana pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud tersebut akan menyetor sendiri PPN yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang berfungsi sebagai Faktur Pajak Standar; e. Dalam hal terjadi kegiatan membangun bangunan yang dilakukan sendiri, apabila persyaratan-persyaratannya dipenuhi; f.

Dalam hal terjadi penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, apabila persyaratan-persyaratannya dipenuhi; g. Pajak Obyektif PPN tergolong sebagai pajak yang obyektif, karena penekanannya mula-mula kepada obyeknya terlebih dahulu, baru kemudian kepada subyeknya. Siapapun subyeknya masyarakat yang mampu maupun yang kurang mampu , akan dikenakan PPN, selama mereka mengonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, di dalam daerah pabean.

Perlakuan PPN yang sama terhadap semua kelompok masyarakat inilah, baik yang miskin maupun yang kaya, yang menimbulkan sifat tidak adil. Kelemahan ini kemudian diatasi dengan pemberian pajak tambahan yaitu Pajak Penjualan Barang Mewah PPnBM terhadap konsumsi atas BKP tertentu yang digolongkan oleh pemerintah sebagai BKP mewah, yang umumnya hanya dikonsumsi oleh golongan masyarakat yang telah mampu secara ekonomi.

Pajak Masukan menimbulkan aliran uang keluar atau cash outflow, sedangkan pajak keluaran menimbulkan aliran uang masuk atau cash inflow. Pajak Masukan merupakan uang muka pajak, sedangkan pajak keluaran merupakan hutang pajak. Saldo keduanya akan saling dioffset, di dalam SPT Masa PPN, setelah masa pajak berakhir, dan akan menghasilkan tiga kemungkinan: Pertama, akan menghasilkan kekurangan pembayaran pajak apabila jumlah Pajak Keluaran atau Cash Inflow melebihi jumlah Pajak masukan atau Cash Outflow; Kedua, akan menghasilkan kelebihan pembayaran pajak apabila jumlah Pajak Masukan atau Cash Outflow melebihi jumlah Pajak Keluaran atau Cash Inflow.

Hal ini dikarenakan Pajak Keluarannya tidak menimbulkan uang masuk cash inflow , yang akan bertanding dengan Pajak Masukan yang telah menimbulkan aliran uang keluar cash outflow. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai. Bagi pengusaha kena pajak PKP faktur pajak ini merupakan bukti dari pemenuhan kewajiban perpajakannya. Bagi pembeli atau penerima jasa faktur pajak ini digunakan sebagai sarana pengkreditan pajak masukan. Faktur pajak dapat digunakan sebagai sarana pengkreditan jika faktur pajak tersebut tidak cacat.

Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui bilamana faktur pajak itu dinyatakan sebagai faktur pajak yang cacat. Berikut ini adalah cirri-ciri faktur pajak standar: 1.

Diisi dengan data yang tidak benar Pengisisan data yang tidak benar bias berupa NPWP salah, nomor seri faktur pajak yang tidak benar.

Data yang tidak benar juga bias karena kesalahan penulisan nama pembeli atau nama perusahaan yang tercantum dalam faktur pajak. Pengisian atau pembetulan dilakukan dengan cara yang tidak benar 4. Faktur pajak dibuat melampaui batas waktu yang telah ditentukan Mengenai batas waktu pembuatan faktur pajak akan dibahas dalam tulisan yang lain 5.

Faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha non PKP secara yuridis tidak sah. Apa saja yang termasuk DPP? Nilai Ekspor Adalah nilai berupa uang, termasuk semau biaya yang diminta oleh Eksportir. Nilai lain Adalah nilai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata; c. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film; d.

Untuk persedian BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar; e. Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar; f.

Bagaimana cara menghitung PPN? Contoh : 1. PKP "D" pabrikan yang menghasilkan mesin cuci pakaian. Oleh PKP adalah : a. Kantor Pos dan Giro 2. Bank Pemerintah, kecuali BTN 3. Bank Pembangunan Daerah 5. Bank-bank lain penerima setoran pajak 6. Contoh : Masa Pajak Januari , penyetoran paling lambat tanggal 15 Pebruari Bendaharawan Pemerintah, harus disetor selambat-lambatnya tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Pemungut PPN selain Bendaharawan Pemerintah, harus disetor selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

O ditebus. Catatan: Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran harus dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Bendaharawan Pemerintah harus dilaporkan selambat-lambatnya 14 hari setelah Masa Pajak berakhir. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Bendaharawan Pemerintah harus dilaporkan selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Impor, harus dilaporkan secara mingguan selambat-lambatnya 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. Catatan : Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan jatuh pada hari libur, maka pelaporan harus dilaksanakan pada hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.

PPnBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu. Termasuk dalam pengertian menghasilkan adalah sebagai berikut ; 1.

EL PULGAR DEL INGENIERO SHERLOCK HOLMES PDF

Makalah Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Setiap jenis pajak juga tentu memiliki kriteria atau ciri-ciri khusus. Ciri-ciri ini ibarat karakter agar setiap orang bisa membedakan antara jenis pajak yang satu dan pajak lainnya. Pengetahuan tentang kriteria atau ciri-ciri pajak sangat penting dimiliki terutama bagi Pengusaha Kena Pajak PKP karena untuk bidang usaha biasanya berkaitan dengan banyak jenis pajak. Nah, agar kekeliruan tersebut tidak terjadi pada Anda, berikut pembahasan tentang kriteria atau ciri-ciri lengkap dari kedua jenis pajak tersebut. Pihak yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN ialah penjual atau produsen, tetapi pada akhirnya yang berkewajiban membayar pajak tersebut tetaplah konsumen akhir. PPnBM ini sendiri diberlakukan untuk menciptakan keseimbangan pembebanan pajak, mengendalikan pola konsumsi atas BKP, perlindungan pada produsen kecil, serta mengamankan penerimaan negara.

A LA NANITA NANA SHEET MUSIC PDF

Makalah Pajak Pertambahan Nilai

Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Dan banyak aspek- aspek yang terbuka celahnya sehingga dapat menimbulkan penyelundupan yang tidak dapat teratasi. Selain itu, Pajak Penjualan mempunyai beberapa kelemahan lainnya seperti, mempunyai bermacam-macam tarif yang menyulitkan para Subjek dan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, dan adanya pajak berganda. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan Pajak Penjualan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pemerintah pun menyadari akan kekurangan Pajak Penjualan tersebut, oleh karena itu diadakanlah revisi secara berkala pada Pajak Penjualan itu sendiri sehingga namanya dirubah menjadi Pajak Pertambahan Nilai PPN. PPN sendiri memiliki beberapa forte kelebihan yang menutupi Pajak Penjualan pendahulunya tersebut.

TOTAKASHTAKAM LYRICS IN PDF

Pemegang hak paten, merk dagang, hak cipta; g. Pedagang eceran atau pengusaha kecil. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, misalnya minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, bijih timah, bijih besi, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, dan bijih bauksit. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya segala jenis beras dan gabah, segala jenis jagung, sagu, segala jenis kedelai, garam, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, warung dan sejenisnya serta uang, emas batangan dan surat-surat berharga. Jasa tidak kena PPN, yaitu: 1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan misalnya jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter hewan dan jasa para medis maupun perawat; 2. Jasa di bidang perbankan, dan asuransi; 3.

1N4732 DATASHEET PDF

Makalah A. Latar Belakang Pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang menunjukan peran serta dari seluruh masyarakat dalam pembiayaan pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Pajak telah terbukti menjadi sumber utama dalam APBN Indonesia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan pengeluaran negara yang bersumber dari pajak menunjukan adanya kemandirian bangsa untuk mencapai cita-cita luhur dalam Undang-Undang Dasar Pajak pada dasarnya merupakan peralihan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada negara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Peralihan kekayaan tersebut membuat pajak dipandang dari dua sisi yang berbeda.

Related Articles